Bismillah….

PEREMPUAN BUKAN WANITA


Pemakaian kata tidak dipandang semata sebagai persoalan teknis tata bahasa, tetapi ekspresi dari ideologi…

Roger Fowler

[Tulisan ini merupakan suntingan dan tanggapan untuk tulisan Reza Hendrawan, dalam Koran Kompas edisi senin 23 Maret 2002]

Indonesia, fenomena menarik yang terjadi beberapa tahun terakhir untuk kita perhatikan adalah penggunaan kata ‘perempuan’ lebih sering digunakan ketimbang ‘wanita’. Para aktivis LSM, mahasiswi, akademisi, pers bahkan pemerintah seperti sedang terjangkit trend. Aktivis perempuan Debra H. Yatim, sempat mempertanyakan perbedaan makna kata perempuan dan wanita. Sebuah pilihan pribadi, kalau ternyata Debra lebih senang menggunakan kata perempuan. Namun ironisnya, penggunaan kata perempuan seperti diakui Debra, adalah karena pemerintah sudah meresmikannya, inilah fenomena menarik yang perlu kita kaji lebih lanjut. Baiklah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hegemoni pemerintah dalam pemakaian kosa kata wanita dan perempuan, ada baiknya kita membahas mengenai konsep nya terlebih dahulu.

Ketika perempuan dibedakan dari wanita, maka pada tingkat pilihan kata, baik kosa kata wanita maupun perempuan mengandung makna ideology tertentu, yang juga mengakibatkan ideology tertentu pula. Menurut Anton E. Lucas, wanita dalam bahasa Jawa diartikan dengan istilah wani ditata, yang maksudnya adalah dapat diatur. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita diartikan sebagai perempuan dewasa, kaum putri dewasa. Wanita hanya diberikan pada konteks umur yang menonjolkan dimensi peran. Wanita dewasa, kaum putri dewasa, umumnya akan mengarah pada peran-peran sosial yang disandangnya, termasuk dalam peran rumah tangga yang kedudukannya vital. Dalam hal ini ia menduduki peran sebagai istri dan ibu.

Istilah lain menyebutkan bahwa kata ‘wanita’ berasal dari bahasa sansekerta dengan dasar kata ’wan’ yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau objek seks. Dalam perluasan istilah wanita Jawa, kata ‘wanita’ konon juga berasal dari kata wani (berani) dan tapa (menderita). Pernyataan ini menunjukkan bahwa seorang wanita adalah sosok yang berani menderita bahkan untuk orang lain.

Adapun menurut Siusana Kwelja, sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, kata ‘wanita’ menunjuk makna pada pemeliharaan yang sabar, pasif, diam dan menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharap untuk menonjolkan diri, dan boleh berprofesi, tetapi kurang diakui perannya.

Selanjutnya, mengenai kata ‘perempuan’. Dilihat dari bahasa sansekerta, ‘perempuan’ berasal dari kata empu yang berarti kemandirian. Sedangkan menurut Imam Budi Santoso, kata perempuan berasal dari kata empu yang secara harfiah berarti orang yang ahli atau berprestasi dalam bidang tertentu, yang mendekatkan pada sosok ibu.

Dapat disimpulkan bahwa, kata perempuan mengarah pada makna yang otonom, dalam hal ini perempuan bukan lagi sebagai objek sex (the secon sex). Tetapi, menunjuk pada kemandirian dan prestasi. Ini artinya, perempuan bukan makhluk yang selalu tergantung pada laki-laki. Adapun makna prestasi, manunjukan bahwa, perempuan juga mampu berkarya, mampu berolah pikir, bukan semata-mata mengandalkan pada kerja fisik.

Hegemoni pemerintah Orde Baru dalam pemakaian kata wanita merasuki kesadaran masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi cara berfikir masyarakat tanpa mereka sendiri menyadarinya. Wacana wanita ala Orde Baru, bukan hanya didefinisikan tetapi juga dibentuk, dikontrol, dan didisiplinkan, antara lain melalui produk hukum, misalnya Ketetapan (Tap) MPR Nomor II/MPR/1993 atau Undang-Undang Perkawinan dan bisa juga melalui institusi seperti Dharma Wanita.

Dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1993, tersirat bahwa untuk mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia (kerja domestik) merupakan tanggung jawab atau kodrat seorang ibu (wanita), tanpa ada teks yang mewajibkan ayah (laki-laki) juga bertanggung jawab. Orde Baru menempatkan wanita kedalam wilayah kerja domestik sekaligus wilayah kerja publik. Bentuk ketidakadilan disini adalah beban kerja ganda (double burden). Dan dalam UU Perkawinan dalam pasal 34 (2), menegaskan bahwa wanita berfungsi sebagai ibu rumah tangga, wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. UU ini jelas menempatkan struktur rumah tangga bersifat asimetris, yaitu bapak yang memimpin, dalam arti ia yang bergerak diluar rumah mencari nafkah, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang tempatnya di rumah. Pembagian kerja menurut jenis kelamin ini adalah gagasan budaya, yang diabsahkan hukum positif Indonesia.

Dharma Wanita adalah contoh lain dari bagaimana Orde Baru menempatkan wanita. Dharma Wanita yang seharusnya memperjuangkan dan meningkatkan peran kaumnya malah memposisikan mereka subordinat terhadap laki-laki. Akibat lebih jauh adalah posisi wanita tidak pernah menbjadi subjek negara, tetapi sekedar menjadi asesori dari ‘proyek’ pembangunan yang dirancang dan dibangun oleh laki-laki. Apa yang dilakukan Orde Baru menjadi contoh bagaiamana menjinakkan perempuan. Meminjam istilah Julia Suryakusuma ‘ibuisme negara’ Dharma Wanita sebagai satu-satunya organisasi resmi yang memayungi istri-istri pegawai negeri yang dibentuk ditahun 1974 itu.

Lahirnya kesetaraan jender bukanlah inisiatif negara, namun berakar dari opsisi terhadap kekuasaan. Hingga saat ini, wacana-wacana perempuan hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari selebaran, jurnal sampai buku-buku, baik hasil penelitian maupun seni-teoritis. Upaya pembongkaran terhadap wacana perempuan dimulai Arif Budiman melalui bukunya Pembagian Kerja Secara Seksual (1981).

Menurut Kris Budiman, yang secara terang-terangan membedakan wacana wanita dengan wacana perempuan. Jika wacana wanita diproduksi pusat kekuasaan Orde Baru melalui berbagai produk hukum, institusi dan pranata sosial, maka wacana perempuan adalah wacana pinggiran yang diproduksi diluar lingkaran kekuasaan. Ia merupakan kritik atas ketidak adilan jender sebagai akibat bias jender dan pemaksaan wacana wanita dan Orde Baru.

Dalam sejarahnya, kata perempuan dalam rezim Orde Baru digunakan para aktivis LSM dan akademisi dalam tulisan-tulisan mereka sebagai simbol perlawanan terhadap wacana wanita yang begitu menghegemoni. Kosa kata perempuan kemudian menjadi simbol gerakan feminis, dimana ia dimaknai sebagai pemberontakan terhadap ketidakadilan, yang diharapkan menjadi semangat perjuangan untuk merubah struktur sosial yang bersifat patriarki menjadikan kondisi sosial yang lebih egaliter dan adil.

Namun, pengakuan Debra diawal tulisan tadi layaknya dijadikan renungan bagi aktivis jender. Setelah kata perempuan (tentunya juga wacana perempuan) menjadi bagian dari hegemoni negara. Maka, kosakata apalagi yang bisa dijadikan identitas bagi gerakan feminis diluar lingkaran kekuasaan negara.

Junjung Sirih, 2010

Hera Hastuti HM

Daftar bacaan:

Rubrik opini dalam Koran Kompas edisi senin 23 Maret 2002, yang ditulis oleh Reza Hendrawan seorang Mahasiswa dan aktivis KKBR Bali.

Sarkawi B. Husain, dalam Sejarah dan Dialog Peradaban, peringatan 70 Tahun Taufik Abdullah.

Reni Nuryanti. 2008. Kehidupan Perempuan di Minangkabau pada masa PRRI. Yogyakarta.

Comments on: "PEREMPUAN BUKAN WANITA" (3)

  1. assalamu’alaikum kak, afwan belum sempat baca, tapi hanya baru mengunjungi.sometimes jika ada waktu luang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: