Bismillah….

ISLAM DAN DEMOKRASI


Radikalisme dan fundamentalisme Islam sering dipandang sebagai ancaman Khalifahterhadap kehidupan demokrasi, baik tingkat nasional maupun tingkat global. Karena dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi, dengan sendirinya juga dipandang sebagi musuh dunia, bahkan musuh peradaban umat manusia. Demokrasi memang merupakan sebuah sistem politik yang didambakan oleh hampir setiap insan politik. Hampir tidak ada satu rezim pun di dunia ini, baik di negara-negara kapitalis maupun komunis, maju maupun berkembang, Timur maupun Barat, Utara maupun Selatan yang enggan mencantumkan, baik eksplisit maupun implisit, kata demokrasi pada sistem politik yang dianut negaranya.

Kendati dengan berbagai macam embel-embel dibelakangnya, demokrasi dianut oleh sebagian besar negara di atas muka bumi ini. Bahkan para diktator tampak percaya bahwa komponen yang harus ada bagi keabsahan mereka adalah terdapatnya satu kata atau dua kata tentang demokrasi. Inti demokrasi yang stabil akan terus mempunyai pengaruh yang besar di dunia; di kebanyakan negara, apakah diperintah oleh rezim demokrasi atau bukan-demokrasi, para pemimpin akan terus menyebut “pemerintahan oleh rakyat” sebagai suatu sendi dari keabsahan mereka. Namun banyak sekali negara yang akan diperintah oleh rezim bukan demokrasi.

Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti ‘rakyat’, dan kratia yang berarti ‘pemerintahan’. Apa yang sesungguhnya dianggap ‘rakyat’ di Yunani kuno (Athena), berbeda sekali dengan yang dipahami sekarang tentang rakyat. Bagi orang Yunani kuno, ‘rakyat’ tidak lebih dari sekumpulan manusia dari sebuah polis atau kota kecil. Namun, terlepas dari soal kelebihan  dan kekurangan sistem demokrasi di dunia Barat juga berpengaruh terhadap demokratisasi di dunia Islam. Dan, dengan sendirinya perdebatan antara “model resmi” sistem demokrasi Barat dan kritik-kritiknya juga mempengaruhi respon kaum Muslim terhadap kebijakan Barat dan perubahan di tingkat lokal.

Demokrasi identik dengan The Western Cristian Connection, karena demokrasi memang lahir dan tumbuh di lingkungan kultur Barat yang Kristen. Oleh sebab itu demokrasi tampak sulit berkembang di lingkungan kultur yang non-Barat dan non-Kristen seperti Islam/Arab. Disamping itu sekurang-kurangnya terdapat dua kendala lain bagi perkembangannya demokrasi di negara-negara  Islam. Pertama, di kalangan Islam sendiri belum ada kesepakatan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi. Kedua, proses demokratisasi di negara-negara Islam sedikit banyak juga tergantung kepada faktor eksternal. Artinya, keberhasilan atau kegagalan proses demokratisasi tergantung dari apakah negara-negara Barat sendiri, mendorong atau justru menghambat demokratisasi. Kasus Aljazair 1991 membuktikan, kegagalan demokrasi lebih banyak oleh dukungan barat terhadap fundamentalisme Islam. Dan, kekhawatiran itu lebih bersandarkan pada prasangka negatif, sebuah sikap yang sebenarnya juga ‘tidak demokratis’.

Sejarah Demokrasi

Demokrasi, sebagaimana dipahami dalam terminologinya, berasal dari Eropa. Paham ini sudah dikenal sejak Zaman Yunani kuno, sekitar empat ratus tahun sebelum Kristus. Plato dan Aristoteles, dua filosof politik Yunani dengan kotanya yang terkenal Athena, membicarakan masalah demokrasi ini dalam tulisan masing-masing dengan sangat luas. Plato cenderung menolak demokrasi. Ia lebih mempercayai kaum filosofis untuk mengatur negara, dan memang rakyat umum yang dipromosikan demokrasi tentu tidak bisa menjadi filosof-filosof  baik.

Akan tetapi, Yunani kuno merupakan negara-negara kecil, tiap negara hanya sebesar kota, jadi negara kota. Demokrasi yang kemudian, mengenal negara-negara yang luas wilayahnya, seperti berbagai negara Eropa dalam Abad Tengah dan permulaan abad modern. Tetapi demokrasi yang sesungguhnya baru dilaksanakan pada abad 20, dengan catatan bahwa banyak kekurangan dijumpai dalam pelaksanaannya.

Hubungan Islam Dan Demokrasi

Dalam hal hubungan Islam dan demokrasi sekurang-kurangnya terdapat tiga aliran pemikiran. Pertama, aliran pemikiran yang berpendapat, Islam didalam dirinya demokrasi tidak hanya karena prinsip syura (musyawarah), tapi juga karena konsep-konsep: ijtihad (independent reasoning) dan ijma’ atau konsensusatau pemufakatan. Secara harfiah ijtihad mengandung arti “berusaha semaksimal mungkin melaksanakan suatu pekerjaan tertentu”. Secara teknis mengandung arti, “upaya maksimal untuk meyakini perintah Islam serta maksud sesungguhnya dari perintah Islam yang menyangkut masalah atau urusan tertentu”.

Hamid Enayat berpendapat, Islam masih lolos dari salah satu “tes moral demokrasi”, yang meskipun bersifat formal tetapi mutlak diperlukan bagi penyelenggaraannya, yaitu persyaratan  bahwa suatu pemerintahan tidak hanya harus berdasarkan hukum, tetapi dalam segala keputusannya juga harus memperhitungkan kehendak rakyat yang diperintah. Persyaratan ini, menurut Enayat, dipenuhi oleh prinsip syura dan ijma’, yang digali dari Al-Qur’an dan Hadist.

Kedua adalah aliran pemikiran yang menegaskan bahwa demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam. Aliran ini muncul pada 1905-1911 di Iran selama berlangsungnya Gerakan Konstitusional. Syaik Fadlallah Nuri, selama debat tentang formulasi konstitusi mengemukakan, satu kunci gagasan demokrasi, persamaan semua warga negara, adalah ‘impossible’ dalam Islam. Sayyid Qutb, teoritis dan tokoh gerakan Ikhwanul Muslimin yang di eksekusi rezim Mesir 1966, menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an. Ia percaya bahwa syariat sudah sangat lengkap sebagai suatu sitem morla dan hukum, sehingga tidak diperlukan legislasi yang lain.

Pada 1982, Syakh Muhammad Mutawwali al-Sha’rawi, salah seorang tokoh agama terkemuka Mesir, memancing kontroversi dengan mengatakan, “Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi”. Dan, orang nomor dua dalam jajaran kepemimpinan FIS Aljazair, Ali Benhadj, mulai melihat demokrasi sebagai “sebuah sistem yang cacat” (a flawed system). Semua upaya untuk mensintesiskan Islam dengan demokrasi selalu terbentur pada batu karang yang bernama “kumpulan doktrin yang abadi dan tidak bisa diubah” yang merupakan intisari setiap agama.

Pemikir besar Syiah Iran Sayyid Muhammad Husein Thabathaba’i termasuk yang menganut aliran bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa dirujukkan. Ia mengingatkan “dalam kelahirannya, setiap agama besar selalu bertentangan, bukan menyesuaikan diri dengan kehendak mayoritas”. Pendapat bahwa Islam bertolak belakang dengan demokrasi juga dianut oleh penguasa Arab Saudi, khususnya Raja Fahd bin Abdul Aziz, yang secara terbuka pernah menegaskan bahwa demokrasi hanya cocok untuk masyarakat barat, tapi tidak sesuai bagi bangsa Muslim. Fahd bahkan pernah mengharamkan suatu pemilu bebas.

Ketiga, adalah aliran pemikiran yang menurut Esposito dan Piscatori, aliran ini menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi dialin pihak mengakui adanya perbedaan antar Islam dan demokrasi. Abul A’la Al-Muaduddi, pemikir dan pendiri gerakan jamaat-I Islami di Pakistan, pernah mengatakan bahwa demokrasi sekuler Barat, pemerintah dibentuk dan  diubah dengan pelaksana [pemilihan umum. Demokrasi dalam Islam katanya, juga memiliki wawasan yang mirip tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa kalau di dalam sistem Barat suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi Islam kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum Ilahi.

Secara historis cita-cita demokrasi dalam bentuk kebebasan untuk mengemukakan pendapat, berbicara, berserikat dan berkumpul serta pemerintahan telah mengesankan dalam pikiran kaum muslimin sebagai akibat wajar dari tujuan kemerdekaan dan kesatuan nasional. Jika Islam berbenturan dengan postulat-postulat tertentu demokrasi, ini disebabkan karena sifat umum Islam sebagai agama. Setiap agama tak dapat tidak akan mengalami konflik yang sama karena kepribadiannya sebagai agama, yaitu suatu sistem keyakinan yang dilandaskan pada sejumlah ajaran yang mutlak dan tak bisa diubah, atau pada kekuatan konvensi-konvensi atau otoria-otoria tradisional yang diakui.

Tidak ada bentuk pemerintahan, apapun dasar ideologisnya atau konfigurasi sosial ekonomi yang dapat disebut “demokratis” dengan pengertian yang kita pahami sekarang ini, tanpa didasarkan pada sejumlah prinsip yang tersirat dalam sikap dan nilai-nilai sosial rakyatnya, atau secara resmi tersurat dalam undang-undangnya. Yang terpenting dari prinsip-prinsip itu adalah pengakuan atas martabat setiap manusia tanpa memandang kualitas-kualitasnya, pengakuan atas perlunya hukum, yaitu himpunan norma-norma yang pasti atau rasional, untuk mengatur semua hubungan sosial; kesamaan semua warga negara di hadapan hukum, tanpa memandang ras, suku dan kelompok, dapat dibenarkan keputusan-keputusan negara atas dasar persetujuan rakyat, dan tingkat toleransi yang tinggi terhadap pendapat-pendapat yang tidak konvensional dan tidak ortodoks.

Demokrasi Dalam Fundamentalisme Islam

Jika demokrasi  diartikan sebagai suatu sistem yang memberikan kebebasan  penuh bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka sebagai bagian dari hak-hak azasi manusia, maka Islam tidak berlawanan dengan demokrasi. Dalam Islam tidak ada tempat bagi teokrasi. Karenanya, pembuat kebijakan bisa di tentang baik oleh individu maupun organisasi. Bahkan menolak penguasa yang lalim merupakan salah satu tugas terpenting dalam Islam Kayhan International (23 januari 1992). Jika yang dimaksud demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan kediktatoran maka Islam sesuai dengan demokrasi. Karena, didalam Islam tidak ada tempat bagi pemerintahan “semau sendiri” oleh salah satu orang atau sekelompok orang. Dasar semua keputusan dan tindakan dari suatu negara Islam bukan lah keinginan atau kehendak individu, tapi adalah syari’at, yang merupakan kumpulan aturan-aturan yang digali dari Al-Qur’an dan Hadist.

Bahwa Islam menolak kediktatoran, juga disetujui oleh Imam Revolusi Islam Iran, Ayatullah Khomeini. Dalam salah satu karyanya yang monumental, Hukumate Islam (Pemerintahan Islam), menyatakan bahwa pemerintahan Islam bukanlah tirani yang kepala negaranya dapat bertindak sewenang-wenang menggunakan harta dan nyawa rakyat sekehendaknya, membunuh yang ingin dibunuhnya, memperkaya setiap orang yang dikehendakinya dengan membagikan tanah milik rakyat. Bahkan Imam Khomeini pernah melontarkan istilah “Islamic democracy” . pada bagian lain, Imam Khomeini mengatakan bahwa memikul fungsi pemerintahan tidaklah menunjukkan status atau kelebihan kehormatan. Menjalankan pemerintahan hanyalah alat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan ketertiban dan keadilan Islam.

Seorang pejabat senior AS, sebagaimana dikutip oleh wartawan Reuter di Washington, Alan Elsner, menyatakan:

Secara moral, bagaimana kita mendukung prinsip demokrasi diseluruh dunia tanpa resiko munculnya kekuatan-kekuatan anti demokrasi dan anti Barat di panggung kekuasaan. Secara praktis, bagaimana kita memerangi fundamentalisme yang begitu sering anti Barat dan anti Amerika.

Pandangan bahwa radikalisme dan fundamentalisme Islam sebagai “anti demokrasi” sekurang-kurangnya didasarkan dua alasan. Pertama, masalah konflik kekuasaan. Dewasa ini negara-negara Islam dikuasai oleh elite politik sekuler, tapi mereka mendapat tantangan yang semakin meningkat dari gerakan Islam. Kedua, adalah konflik peradaban. Dewasa ini, baik dari segi kultur, politik, maupun ekonomi Barat mendominasi dunia, sedangkan peradaban lain dipandang sebagai marjinal. Kebangkitan Islam dipandang sebagai ancaman terhadap kemapanan peradaban Barat, terutama sesudah runtuhnya komunisme.

Dalam situasi demikian, kekuatan politik-politik sekuler di negara-negara Islam mempunyai persamaan kepentingan dengan pihak Barat dalam menolak atau menentang validitas oposisi gerakan Islam. Padahal menolak hak bersuara bagi oposisi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun anehnya mereka yang menolak oposisi justru menuduh gerakan Islam sebagai anti demokrasi. Sebaliknya, bagi Esposito dan Piscatori, Islam pada kenyataannya memberikan kemungkinan pada bermacam interpretasi; Islam bisa digunakan untuk mendukung demokrasi maupun kediktatoran; republikanisme maupun monarki. Reaksi negatif umat Islam terhadap demokrasi Barat seringkali merupakan bagian dari penolakan umum terhadap pengaruh kolonial Eropa, sebuah “benteng” Islam terhadap ketergantungan yang lebih jauh pada Barat, ketimbang suatu penolakan umum pada demokrasi.

Fundamentalisme dan radikalisme sepanjang hanya pada tataran pemikiran, jelas bukan ancaman terhadap demokrasi. Ia baru mengancam demokrasi, ketika radikalisme sudah menjurus pada aksi-aksi kekerasan yang menimbulkan korban kalangan warga sipil. Namu, kekerasan serupa yang dilakukan institusi negara dengan mengatasnamakan demokrasi, pada hakikatnya juga bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Apa tyang dilakukan para aktor non negara terhadap berbagai kepentingan publik jelas merupakan tindak kekerasan yang dapat digolongkan sebagai terorisme. Namun, aksi kekerasan negara-negara tertentu, khususnya Amerika Serikat dan Israel, yang menimbulkan banyak korban di kalangan warga sipil seperti di Palestina, Afghanistan, dan Irak pun jelas merupakan aksi terorisme. Oleh sebab itu, memandang masalah terorisme haruslah secara adil dan tidak menggunakan standar ganda.

Konklusi

Demokrasi tentu mempunyai segi-segi yang baik, tetapi juga yang tidak baik. Bila demokrasi direalisasikan tanpa menghargai agama (Islam dan Kristen), orang-orang Islam tentu sangat menentang aplikasi demokrasi tersebut. Tetapi bila demokrasi direalisasikan dengan memperhatikan terutama ajaran-ajaran Islam, demokrasi tentulah akan dihargai oleh kalangan Islam. Demokrasi dalam pandangan Islam lebih merupakan cara untuk mengambil keputusan untuk masyarakat. Oleh karena itu demokrasi bisa tidak memperjuangkan atau menegakkan nilai dan ajaran agama. Untuk kalangan Islam, nilai-nilai dan ketentuan agama bagi masyarakat ini haruslah ditegakkan. Demokrasi mengandung arti bahwa terdapat persetujuan antara kebanyakan anggota masyarakat bersangkutan yang tentu berubah dari masa kemasa. Demokrasi dapat sejalan dengan tuntunan agama; sebaliknya demokrasi dapat berseberangan dengan agama. Oleh sebab itu, apakah Islam menerima atau menolak demokrasi tergantung pada isi demokrasi itu sendiri; isi ini bisa sejalan dengan Islam, bisa juga bertentangan dengan Islam.

Junjung Sirih, 2010

Hera Hastuti HM

Sumber:

Dahl, Robert A. 1992. Demokrasi dan Para Pengritiknya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Enayat, Hamid. 1998. Reaksi Politik Sunni dan Syi’ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke 20. Bandung: Penerbit Pustaka.

Khomeini, Ayatullah Ruhullah. 1983.”Sebuah Pandangan Tentang Pemerintahan Islam” dalam Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam, Salim Azzam. Bandung: Mizan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: